BeritaProbolinggo.com - Penguatan literasi di Jawa Timur perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan sekaligus pemerataan akses masyarakat. Komisi X DPR RI menilai keberadaan perpustakaan harus memberi manfaat lebih luas, bukan hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Komisi X dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi di Jawa Timur yang berlangsung 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut perpustakaan memiliki fungsi yang lebih luas.
Menurutnya, perpustakaan harus menjadi ruang pembelajaran yang membantu masyarakat mengembangkan kemampuan literasi, berpikir kritis, sekaligus memilah dan mengolah informasi.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," ujar Adela.
Ia menilai pembangunan ekosistem literasi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, komunitas, penulis, serta penerbit perlu membangun sinergi agar program literasi tidak berjalan secara terpisah.
Adela menegaskan, keberhasilan perpustakaan tidak dapat diukur hanya dari jumlah koleksi atau kemegahan fasilitas.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Data dalam TOR kunjungan kerja menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur pada 2024 berada di angka 77,15. Capaian tersebut membuat Jawa Timur menempati posisi ketiga secara nasional.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 tercatat 56,29.
Adela menyebut data tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, tingginya minat membaca harus dibarengi kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," ujarnya.
Persoalan pemerataan akses juga menjadi perhatian Komisi X. Layanan perpustakaan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi mampu menjangkau masyarakat di desa, wilayah pesisir, kawasan 3T, serta kelompok yang menghadapi keterbatasan akses.
Selama kunjungan, Komisi X menggali kondisi perpustakaan daerah, termasuk persoalan anggaran, fasilitas, koleksi, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, dan jangkauan layanan kepada masyarakat.
Masukan dari Jawa Timur akan menjadi bahan Komisi X dalam mengevaluasi sekaligus mendorong kebijakan literasi yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," tutur Adela.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar pembangunan literasi berlangsung secara berkelanjutan.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkas Adela.
Editor : Redaksi