PROBOLINGGO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo menuai persoalan.
Pengawasan mutu dan rantai pasok makanan yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kanigaran 4 terindikasi bermasalah setelah dua sekolah mendapati paket makanan yang dikirim tak layak konsumsi.
Temuan ini berawal dari pengujian mandiri di SMA Negeri 2 dan SMP Negeri 10 Kota Probolinggo.
Pihak sekolah menahan ratusan paket makanan yang diantar armada SPPG Kanigaran 4 dan mengujinya secara organoleptik mengecek aroma, tekstur, dan rasa sebelum dibagikan ke siswa.
"Saat dicicipi, kualitas lauknya terbukti tidak layak," ujar TH, penanggung jawab MBG SMAN 2 Probolinggo, saat dihubungi.
Menurut informasi, hal serupa juga dilakukan pihak sekolah SMPN 10 Probolinggo.
Mengingat keselamatan siswa, kedua sekolah memutuskan membatalkan distribusi dan mengembalikan seluruh paket makanan tersebut.
Kejadian serentak ini menguatkan dugaan adanya kegagalan prosedur pada satu batch produksi di dapur penyedia.
Guna mengonfirmasi pangkal masalah apakah bersumber dari bahan baku, proses masak, atau pengemasan tim wartawan mendatangi fasilitas dapur SPPG Kanigaran 4 untuk menemui penanggung jawab operasional berinisial IA.
Namun, pengelola menolak memberikan keterangan dan melarang jurnalis memasuki area operasional maupun ruang administrasi.
Hingga berita ini diturunkan, SPPG Kanigaran 4 belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab kerusakan makanan maupun jumlah pasti paket yang ditarik.
Rantai Rawan Penyediaan Pangan Massal
Sikap tertutup pengelola SPPG Kanigaran 4 menyisakan celah pengawasan pada industri pangan massal ini.
Dalam prosedur standar pengolahan makanan, pengembalian produk akibat penurunan kualitas merupakan indikator penting untuk segera menggelar audit menyeluruh mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga higienitas pekerja.
Penyediaan makanan skala besar memiliki beberapa titik rawan (critical control points). Kerusakan pangan dapat terpicu sejak pemilihan bahan baku bermutu rendah, sanitasi dapur yang buruk, hingga pengolahan yang kurang matang.
Selain itu, pengemasan makanan yang masih panas dapat memicu uap air terperangkap dan mempercepat pembusukan.
Durasi distribusi yang panjang tanpa kontrol suhu yang tepat juga memperbesar risiko kontaminasi bakteri sebelum makanan sampai ke siswa.
Langkah dua sekolah di kota Probolinggo tersebut memang berhasil memutus rantai risiko seperti keracunan massal di tingkat konsumen.
Namun, kejadian ini memperlihatkan lemahnya benteng pengawasan mutu di tingkat produsen sebelum produk keluar dari dapur SPPG.
Editor : Redaksi
