PROBOLINGGO – Komisi II DPRD Kota Probolinggo menyoroti rencana penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) sebesar Rp9,8 miliar dan penurunan kontribusi PAD PUDAM Bayuangga dalam rapat pembahasan Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung pukul 08.00-11.00 WIB di Ruang Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Rapat dihadiri perwakilan BTT, PUDAM Bayuangga, Bank Jatim, BPR Jatim, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, serta BPPKAD Kota Probolinggo.
Baca juga: Puluhan Pasien di RSJ Menur jadi Peringatan Serius Bahaya Judi Online di Jatim
Komisi II meminta rencana penyertaan ke modal BTT disusun secara terukur dengan memperhatikan legalitas aset dan kelayakan investasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Ryadlus Sholihin Firdaus mengingatkan BTT agar mematuhi ketentuan hukum dalam meningkatkan pendapatan perusahaan.
“Ini peringatan bagi kita semua, terutama pihak BTT sebagai pengelola BUMD. Jangan sampai keinginan meningkatkan PAD justru mengabaikan regulasi. Niatnya ingin untung, malah buntung di kemudian hari,” tegas Ryadlus.
Rencana Penyertaan Modal BTT
Komisi II menilai rencana penggunaan penyertaan modal Rp9,8 miliar masih memerlukan pendalaman. Dewan meminta BTT menjelaskan peruntukan anggaran, proses penilaian aset atau appraisal lahan, serta status lahan yang akan digunakan.
Direktur Utama PT Bahari Tanjung Tembaga Noviadi mengatakan penilaian aset melibatkan BPKAD dan lembaga independen. Menurut dia, proses tersebut tidak menjadi kewenangan sepihak BTT.
Mengenai perbedaan nilai appraisal, dari sekitar Rp80 juta menjadi lebih dari Rp200 juta, Noviadi berharap pemerintah daerah dapat memberikan skema keringanan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Ia menyebut persoalan status lahan masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpihak.
BTT Proyeksikan Omzet Cold Storage Rp3 Miliar
Baca juga: Kuasa Hukum Gibran Tanggapi Gugatan Terkait Ijazah
BTT merencanakan pembangunan fasilitas cold storage atau penyimpanan ikan beku di kawasan Pelabuhan Probolinggo. Pembangunan fasilitas itu membutuhkan alokasi sekitar Rp5,8 miliar dari rencana penyertaan modal.
Noviadi mengatakan rencana tersebut didasarkan pada tingginya permintaan layanan pembekuan ikan di kawasan pelabuhan perikanan.
“Rencana ini tetap berjalan karena permintaan pembekuan ikan sangat tinggi di area pelabuhan perikanan.
Kami memproyeksikan potensi omzet hingga Rp3 miliar per tahun, dengan perhitungan efektif operasional sekitar enam bulan setelah proses pembangunan dan pencairan penyertaan modal,” ujar Noviadi.
PAD PUDAM Bayuangga Menurun
Baca juga: Tokoh Muda dan Pengusaha Probolinggo Sayangkan Polemik Ijazah Gibran
Komisi II juga menyoroti tren stagnasi hingga penurunan kontribusi dividen PUDAM Bayuangga terhadap PAD.
Ryadlus meminta pemerintah daerah selaku pemilik modal mengevaluasi kinerja perusahaan dan menyiapkan langkah pembenahan.
“PUDAM Bayuangga saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Kami berharap Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dapat mengambil langkah taktis, baik melalui reformasi birokrasi, restrukturisasi, maupun penambahan SDM ahli untuk membenahi performa BUMD tersebut,” pungkasnya.
Editor : Redaksi