PROBOLINGGO - Pembangunan yang masif di kawasan perkotaan Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi, terutama dalam hal mempercantik wajah kota, perbaikan fasilitas publik, dan penataan kawasan strategis yang membuat pusat kota terasa lebih hidup ditambah juga sejumlah ivent yang digelar pemerintah Kota Probolinggo.
Namun, geliat pembangunan ini perlu dibarengi dengan pemerataan yang lebih tajam hingga ke tingkat akar rumput mulai dari kelurahan pinggiran hingga kawasan pemukiman padat penduduk.
Baca juga: HUT RI, 10 Bayi yang Lahir di Probolinggo Diberi Hadiah oleh Wali Kota
Secara substansial, ada beberapa catatan konstruktif yang bisa dijadikan bahan evaluasi agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat:
Kesenjangan Skala Prioritas Anggaran
Seringkali alokasi anggaran terlihat megah untuk proyek-proyek mercusuar atau estetika di poros utama kota, sementara kebutuhan dasar di tingkat rukun warga (RW) atau kampung-kampung pinggiran sering harus antre lebih lama atau mengandalkan swadaya warga.
Persoalan Drainase Lingkungan yang Belum Tuntas
Saat musim penghujan tiba, masalah klasik seperti genangan air atau banjir /luapan air akibat buruknya sistem drainase di tingkat pemukiman masih kerap dikeluhkan warga.
Seringkali pembangunan saluran air di perkampungan belum terintegrasi secara baik dengan saluran pembuangan utama kota, sehingga air hujan kerap tertahan dan merendam jalanan serta rumah warga.
Baca juga: DPRD dan Pemkot Probolinggo Sepakati KUA-PPAS P-APBD 2026, Target Realisasi Mulai 1 September
Keberlanjutan dan Perawatan Infrastruktur Bawah
Pembangunan infrastruktur di tingkat bawah tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian.
Seringkali saluran air atau fasilitas lingkungan terbengkalai karena minimnya alokasi dan kejelasan mekanisme perawatan berkala seperti pengerukan sedimen atau sampah secara rutin yang melibatkan partisipasi warga lokal maupun dinas terkait.
Pemberdayaan Ekonomi Mikro yang Belum Merata
Penataan pusat kota kerap berdampak pada hidupnya sektor ekonomi modern, tetapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di perkampungan atau pasar-pasar lingkungan sering tertinggal dalam hal akses digitalisasi, pelatihan, dan permodalan yang inklusif.
Pembangunan kota yang ideal bukanlah tentang seberapa megah pusat kotanya, tetapi seberapa aman dan nyaman warga di perkampungan dari ancaman banjir saat musim hujan tiba, serta seberapa cepat akses kesejahteraan dirasakan di sudut-sudut wilayahnya.
Dengan memperkuat koordinasi bersama para pengurus lingkungan, arah kebijakan ke depan diharap mampu menyelaraskan keindahan kota dengan ketahanan infrastruktur dasar di tingkat bawah.
Editor : Redaksi